Islam dan Kesetaraan Gender di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia

RESPONDING PAPER VI

ISLAM DAN KESETARAAN GENDER DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA

*oleh: Ifa Nur Rofiqoh (1111032100049)

Problema menguatnya gugatan mengenai ketidakadilan gender terhadap perempuan di masyarakat dalam berbagai lapangan kehidupan, merupakan hasil dari gerakan kebangkitan perempuan di seluruh dunia (Tahrir Al-Mar’ah). Dengan berbagai argumennya, gerakan ini menyatakan bahwa perempuan telah ditindas oleh sebuah tradisi yang mengutamakan laki-laki dan menganggap perempuan hanya sekedar makhluk kelas dua yang ditakdirkan mengukuhkan tradisi tersebut.

Kalau kita merujuk kepada konsep hak-hak asasi manusia dalam Islam, tentu itu sangat bertentangan. Karena Islam menjunjung tinggi hak-hak manusia termasuk bagi kaum perempuan. Dalam sebuah hadits disebutkan: “Dulu pada masa jahiliyah kami tidak memperhitungkan kaum perempuan sama sekali, kemudian ketika dating Islam dan Allah menyebutkan mereka di dalam kitab-Nya, kami baru tahu bahwa mereka mempunyai hak terhadap kami” (HR. Bukhari).

agamapun sering dijadikan alasan untuk melegitimasi atas diskriminasi dan ketidak adilan terhadap perempuan. Di Indonesia, isu perempuan terus bergulir sejalan dengan perubahan sosial-budaya masyarakat. Lantas seperti apa peran yang dilakoni perempuan dalam sejarah dan tradisi Islam, serta keindonesiaan, dan bagaimanakah perhatian dan pandangan intelektual muslim Indonesia?

A. Masa Kolonial (Sebelum Penjajahan Jepang)

Pada masa ini yang menjadi subjek/pelaku adalah dari kalangan bangsawan dimana yang menjadi sasarannya adalah masalah reformasi pendidikan dan perkawinan.

Atas prakarsa “Boedi Oetomo” maka dalam tahun 1912 didirikan perkumpulan wanita yang pertama di jakarta yang dinamakan “Poetri Mardika” tujuan perkumpulan ini memberi bantuan, bimbingan dan penerangan kepada gadis pribumi dalam usaha menuntut pelajaran, memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk bertindak di luar rumah tangga dan meyatakan pendapatnya di depan umum, berusaha menghilangkan rasa rendah pada wanita dan meninggikan derajatnya sehingga setingkat dengan kaum pria. Setelah itu banyak organisasi muncul seperti : Pawijatan Wanito di magelang, “PIKAT” di manando “Purborini” di Tegal.dan lain sebagainya.

Periode 1912 -1928 yaitu sejak berdirinya organisasi wanita yang pertama “ Poetri Mardika” sampai diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Masa ini di tandai oleh apa yang dinamakan kebangkitan nasional dalam arti bahwa nampak kesadaaran bahwa bangsa pribumi yang berada di bawah penjajahan asing harus mengadakan persatuan-persatuan dalam kalangan sendiri untuk meninggikan derajatnya. Dalam kalangan wanita periode ini merupakan periode pemupukan kesadaran untuk berorganisasi mengadakan usaha-usaha memajukan wanita.

Pergerakan wanita selama 25 tahun yang pertama pada pokoknya bersifat kultural dalam arti mereka memperjuangkan nilai-nilai baru dalam hal pendidikan kesusilaan dan perikemanusiaan, khususnya meninggikan para wanita dari keluarga dan masyarakat. Pada tanggal 22 desember 1928 ada perkumpulan wanita yang mengadakan kongres pertama yang menghasilkan 20 perkumpulan dari gerakan wanita yang disebut dengan (PPPI), perkembangannya badan federasi yang dinamakan “PPPi” pada tahun 1928 menjadi (PPII), kemudian di rubah lagi pada tahun 1029 menjadi (KPI), kemudian pada tahun 1935 sejak 1945 zaman kemerdekaan dinamakan “KOWANI”.

Pada periode 1928-1942, yaitu terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama sampai pendudukan Jepang, masa ini di tandai semangat persatuan nasional. Pergerakan pemumukan dan pergerakan nasional pada umumnya memuncak yang nampak pada Sumpah Pemudah, dalam masa dengan semangat kebangsaan yang bernyala-nyala ini timbul pula “Isteri Sedar” di Bandung (1930), selain itu ada organisasi wanita yang juga bersemangat mengecam pemerintah kolonial, yaitu perkumpulan wanita “Mardi Wanita” didirikan tahun 1933 oleh anggota wanita partai politik “Pertindo” setelah partai ini dikenakan “Vergadeverbod” maka kelompok ini di ganti namanya “Persatuan Marhaen Indonesia” berpusat di Yogyakarta pada tahun 1935. Dalam kalangan lain juga ada kegiatan berorganisasi wanita bangsawan di Sala yaitu perkumpulan “Putri Noarpo Wandowo” tahun 1931, dan di tahun 1940 di Jakarta di bentuk perkumulan “Pekerja Perempuan Indonesia” yang terdiri dari mereka yang bekerja di perkantoran, pemerintah maupun swasta, satu hal yang mencerminkan kemajuan wanita ialah terbentuknya perkumpulan dalam kalanagan mahasisiwi yang dinamakan “Indonesia Vrouwelijke Studen tenvereniging-IVSV, sehingga banyak para wanita yang berkuliah.

B. Masa Pra-Kemerdekaan (masa Penjajahan Jepang)

Ketika masa pra-kemerdekaan, gerakan perempuan di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata berasal dari kalangan atas, seperti: Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya’ Dien dan lain-lain. Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Perlu dipahami bila model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih ke pendidikan dan itu pun baru upaya melek huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan di masa itu. Sementara Cut Nya’ Dien yang hidup di lingkungan yang tidak sepatriarkhi Jawa, telah menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender.

Pada periode ini (yaitu zaman kedudukan Jepang sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia antara tahun 1942-1945), dalam zaman pendudukan tentara asing ini semua perkumpulan dilarang kecuali kelompok-kelompok yang membantu Jepang dalam memenangkan peperangan untuk membentuk Asia Timur Raya. Dari tahun ke tahun diadakan usaha-usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan, baik dari pemerintah maupun dari golongan-golongan dalam masyarakat terutama organisasi-organisasi wanita. Di antara kelompok-kelompok itu yang didirikan oleh penguasa Jepang ialah “Fuzin-Kai (perkumpulan wanita). Fuzinkai ialah membantu garis depan dengan memperkuat garis belakang, bantuan garis depan berupa latihan pekerjaan palang merah, penggunaan senjata, penyelenggaraaan dapur umum, pembuatan kaos kaki untuk prajurit serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perang, sedangkan garis belakang berupa menanam kapas untuk menambah bahan pakaian, mengurus hewan dan tanaman dan lain-lain. Dengan tidak disengaja “Fuzinkai” berguna sebagai persiapan untuk partisipasi dalam sebuah usaha menegakkan kemerdekaan negara dalam tahun-tahun pertama setelah Proklamasi yaitu “Persatuan Wanita Indonesia (Perwani)”.

C. Masa Orde Lama

Pada periode 1945-1950 yaitu proklamasi Kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh dunia Internasional, merupakan masa perang kemerdekaan melawan penjajahan kembali, organisasi-organisasi wanita timbul sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu yang mempunyai tujuan ikut serta dalam usaha membela dan menegakkan kemerdekaan negara. Di tahun ini ada semanagat persatuan baru yaitu dibentuknya “ PERWANI” yang menggantikan Fuzinkai untuk menjalankan tugas digaris belakang dan membantu mereka yang bertempur. Dan tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan didirikan Perwari yang menjadikan perwani. Pada tahun 1945 didirikan pula “Pemuda-Putri”, di bidang politik juga nampak kegiatan dengan didirikannya “Masyumi” dengan bagian Muslimatnya, pada masa perjuangan ini juga timbul organisasi wanita yang mempunyai sifat khusus yaitu antara para isteri dalam lingkungan angkatan Bersenjata “Persaudaraan Isteri Tentara-Persit” (3 April 1946), “Jalasenastri” (1949) dan “persatuan Istri Polisi” (17 agustus 1949).

Periode 1950-1959, yaitu kedaulatan Republik Indonesia diakui sampai politik Pemerintah berlandaskan gagasan Demokrasi Terpimpin, setelah kedaulatan negara diakui oleh dunia internasional dan peperangan berakhir maka perhatian dapat dicurahkan kepada pembangunan di segala bidang. Dan ternyata bahwa dalam periode ini bidang politik meminta banyak sekali perhatian karena adanya bermacam-macam persoalan yang bertalian dengan penyusunan kekuatan partai-partai, pada tahun 1955 kaum wanita mendapat hak pilih menentukan hasil pemilihan umum, dan tidak kurang dari 6 organisasi wanita dibentuk yang merupakan bagian dari politik, dan di antaranya ada yang didirikan oleh anggota-anggota wanita dari suatu politik, dan ada yang didirikan karena dipengaruhi oleh sesuatu partai politik yaitu: “Parkiwa, Gerwis, Perwamu, Wanita Demokrat Indonesia dan Wanita Nasional, organisasi-organisai wanita yang mempunyai hubungan dengan partai-partai politik tersebut dimaksudkan untuk membantu partai dengan menyebar luaskan ideologinya dan mendukungnya pada pemilihan umum, tapi mempunyai kedudukan yang cukup otonom dengan anggaran dasar yang tersendiri.

Perkembangan dalam priode setelah ditetapkanya demokrasi terpimpin ialah bahwa bahwa organisasi wanita mengalami pengaruh dari pertentangan-pertentangan dibidang politik, tetapi disampingnya itu mereka lebih didikut sertakan dalam usaha-usaha pembangunan nasional melalui badan koordinasi golongan-golongan fungsional “sekber Golkar”.

D. Masa Orde Baru

Periode 1966 sampai 1976, yaitu sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, dalam masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru sebuah kelompok wanita yang terdiri dari beberapa organisasi, kebanyakan golongan agama (yang paling menentang aliran kiri), memegang peranan yaitu kelompok yang dinamakan KAWI, ada juga KAMI, KAPI dan KAPPI, seperti periode sebelumnya, periode ini juga di tandai oleh makin banyaknya berdirinya organisasi ostri dan karyawati dalam jawatan pemerintahan diantaranya IKKH (1966)dan lain-lain, selanjutnya organisasi yang mempunyai bidang kegiatan khusus seperti PERWOSI dan KNKWI, dan suatu perkembangan penting ialah bahwa organisasi di kalangan ABRI ditetapkan sebagai semi-dinas. Perlu dicatat di sini bahwa dalam periode ini belum ini terbentuk organisasi wanita sebagai pemdukung atau yang berafiiliasi dengan partai politik sejak diadakan penyederhanaan dalam partai politik menjadi duah buah yaitu “Partai Persatuan Pembangunan” (dahulu, NU, Permusi, PSII dan Peri) dan “Partai Demokrasi Pembangunan” (dahulu PNI, Partai Katolik, Perkindo, IPKI dan Partai Murba) dalam bulan Januari 1973. Dan yang menarik perhatian juga ialah bahwa terbentuknya kelompok yang emmpunyai kehiatan dalam bidang tertentu yang diapresiasikan oleh kaum wanita dan kebanyakan anggotanya terdiri dari kaum wanita misalnya “Mitra Budaya”, Yayasan lemabaga konsumen dan Ikatan sekretaris Indonesia.

E. Masa Reformasi

Pada periode akhir abad 20 jumlah organisasi perempuan semakin banyak dengan bentuk tujuan yang beragam. Fokus kegiatan mereka tidak hanya perbaikan kedudukan wanita dan hukum, tetapi juga mengusahakan agar semakin banyak wanita menempati kedudukan sebagai pengambil keputusan.

Pada masa ini juga perempuan sudah memperoleh hak 30 % pada ranah politik dan sudah mulai punya peran di berbagai bidang.

F. Kesimpulan

Secara global kesetaraan gender di Indonesia mulai diperjuangkan oleh R.A Kartini yang lahir di Jepara 21 April 1879. Kita semua tahu bagaimana beliau memperjuangkan hak kesetaraan dengan mendirikan sekolah wanita. Kini hal kesetaraan sudah lebih memasyarakat di Indonesia. Kita tidak perlu heran bila melihat ada pejabat di Republik ini diisi oleh kaum perempuan. Contoh paling dekat adalah adanya Presiden, bupati Kapolsek dan sebagainya. Profesi lain yang juga merupakan bukti kesetaraan gender yakni kaum perempuan juga sudah diterima menjadi Sopir Busway.

Jadi tidak lah mengherankan bila kita mendapatkan bahwa kaum perempuan mendapatkan posisi-posisi di masyarakat luas. Apalagi secara politik dalam kelengkapan persyaratan Partai Peserta Pemilu 2014 yang akan datang diputuskan bahwa harus ada 30 % kaum perempuan yang masuk sebagai kader partai.

Daftar Rujukan

ü Ellys Sudarwati. “Artikel YLPHS: Kesetaraan Gender dalam al-Kitab” diakses pada 28 November 2013 dari http://www.gkj.or.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=797

ü Hikmah Bafagih, “Sejarah Gerakan Perempuan” , artikel diakses pada 17 September 2013, dari http://sejarah-gerakan-perempuan.html http://

ü Ilvi Nur Diana, Msi, Wacana dan Gerakan Perempuan Islam di Indonesia, (Pdf)

ü “ Islam dan Gender” diakses pada 28 November 2013 dari http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/artikel/994-ketidakadilan-gender.html

ü Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. Jakarta : CV Raja Wali, 1984

ü _________. Pengantar Kajian Gender. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2002